PEDOMAN DESA PEDULI PENYIARAN 2023 

 

 

DAFTAR ISI

 

Kata Pengantar Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB ......

Daftar Isi .........................................................................................................    

Daftar Singkatan.............................................................................................

Daftar Lampiran..............................................................................................

 

BAB I : PENDAHULUAN..................................................................................

A.   Latar Belakang.....................................................................................

B.   Dasar Hukum......................................................................................

C.   Maksud dan Tujuan.............................................................................

D.  Sasaran Program..................................................................................

 

BAB II : KATEGORI DESA PEDULI PENYIARAN..............................................

1.   Pedoman Perilaku Penyiaran..............................................................

2.   Standar Program Siaran.....................................................................

 

BAB III : PENGELOLAAN PENGADUAN...........................................................

 

BAB IV : STANDAR LAYANAN PENGADUAN...................................................

 

BAB V : PEMBINAAN.......................................................................................

BAB VI : LAPORAN DAN EVALUASI................................................................

BAB VII : PEMBIAYAAN...................................................................................

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.      Latar Belakang

Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media dan sarana informasi, edukasi, dan hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka para penyelenggara yang menyelenggaraan penyiaran harus bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur peran serta masyarakat dalam pengembangan penyelenggaraan penyiaran sebagai berikut:

(1)  Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

(2)  Organisasi  nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran.

(3)  Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut, maka dibutuhkan partisipasi publik dalam pengawasan isi siaran lembaga penyiaran (televisi dan radio) secara optimal, efektif, efisien dan partisipatif. Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu didukung oleh suatu peraturan yang menguatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Negara Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPID NTB) akan meluncurkan program Desa Peduli Penyiaran melalui pelibatan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penyiaran. Selain itu, Program Desa Peduli Penyiaran sebagai salah satu upaya untuk menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritikan dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran di Nusa Tenggara Barat. Program Desa Peduli Penyiaran ini menjadi salah satu upaya memberikan literasi kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan untuk mewujudkan siaran baik dan sehat.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan Desa harus lebih proaktif dalam menghadapi semua dinamika yang terjadi sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan atas asas kemanfaatan, asas keadilan, asas keadilan hukum, asas kebebesan dan tanggungjawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraaan dan etika profesi.

 

B.      Dasar Hukum

 

Program Desa Peduli Penyiaran yang akan dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.   Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak kebebasan atas informasi;

2.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3.   Undang-Undang Nomor   Tahun   tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6.   Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

7.   Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;

 

C.      Maksud dan Tujuan

 

1.   Maksud

Program Desa Peduli Penyiaran dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat dan pemerintah desa untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam memilih siaran yang baik dan sehat.

2.   Tujuan

a.    Masyarakat dapat melakukan fungsi pengawasan partisipatif.

b.   Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran isi siaran.

c.    Masyarakat Desa dapat mengetahui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Sandar Program Siaran (P3SPS).

d.   Masyarakat Desa dapat mengetahui cara memilah program siaran yang baik dan sehat.

 

D.    Sasaran Program.

Pengawasan dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran melalui Program Desa Peduli Penyiaran.

 

BAB II

PEDOMAN PROGRAM DESA

PEDULI PENYIARAN

 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menuntut kita untuk sigap dan peduli, karena implikasi penyiaran yang berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agama bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan pemerintah desa dan masyarakat melalui Program Desa Peduli Penyiaran dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penyiaran sangat diperlukan demi menjaga ketertiban kehidupan masyarakat.

Program Desa Peduli penyiaran dilaksanakan melalui kegiatan pelibatan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan para pelaku penyiaran.

 

A.   Standar Penyiaran.

 

Pedoman Perilaku dalam penyelenggaraan Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang berkaitan dengan:

1.     nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;

2.     nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;

3.     etika profesi;

4.     kepentingan publik;

5.     layanan publik;

6.     hak privasi;

7.     perlindungan kepada anak;

8.     perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;

9.     muatan seksual;

10.  muatan kekerasan;

11.  muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;

12.  muatan program siaran terkait perjudian;

13.  muatan mistik dan supranatural;

14.  penggolongan program siaran;

15.  prinsip-prinsip jurnalistik;

16.  narasumber dan sumber informasi;

17.  bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;

18.  sensor;

19.  lembaga penyiaran berlangganan;

20.  siaran iklan;

21.  siaran asing;

22.  siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;

23.  siaran langsung;

24.  muatan penggalangan dana dan bantuan;

25.  muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;

26.  siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan

27.  sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi Pasal 6. Pelaku Penyiaran dalam melaksanakan penyiaran harus memperhatikan

 

B.   Kewajiban Lembaga Penyiaran.

 

Pelaku Penyiaran dalam melaksanakan kegiatan penyiaran harus mengikuti kaidah-kaidah penyiaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan penyiaran.

Adapun kewajiban dan larangan yang dipatuhi oleh Pelaku Penyiaran sebagai berikut:

1.   Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi (Pasal 3).

2.   Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut (Pasal 8).

3.    Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Pasal 9).

4. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat (Pasal 10).

5.     Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran (Pasal 11).

6.     Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik. Lembaga penyiaran berhak menentukan format, konsep atau kemasan program layanan publik sesuai dengan target penonton atau pendengar masing-masing. Lembaga penyiaran dapat memodifikasi program siaran yang sudah ada dengan perspektif atau muatan sesuai semangat program layanan public.

7.     Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung (Pasal 13).

8.     Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran (Pasal 14).

9.     Dalam Pasal 15 mengatur kewajiban Lembaga Penyiaran sebagai berikut:.

a.    Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:

b. orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marginal;

c. orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;

d.   orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu;

e. orang dan/atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental;

f. orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu; dan/atau

g. orang dengan masalah kejiwaan.

Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

10.  Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual (asal 16).

11.  Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan (Pasal 17).

12.  Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol (Pasal 18).

13.  Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran terkait muatan perjudian (Pasal 19).

14.  Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural (Pasal 20).

Kewajiban dan larangan bagi Lembaga Penyiaran dalam melaksanakan kegiatan penyiaran menjadi obyek pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

C.   Klasifikasi Program Siaran.

 

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

1.   Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:

a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;

b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;

c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;

d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan

e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.

2.   Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

3.   Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.

4.   Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran dan pengaturan tentang waktu siaran.

          Klasifikasi program siaran harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

.......... Klasifikasi program siaran berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran. Program siaran radio wajib menyesuaikan dengan klasifikasi penggolongan program siaran dan pengaturan tentang waktu siaran.

.......... Dalam Pasal 34 diatur juga ketentuan sebagai berikut:

1.          Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.

2.          Imbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas ditampilkan pada awal tayangan program siaran.

3.          Imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak serta merta menggugurkan tanggungjawab hukum lembaga penyiaran.

Selanjutnya dalam Pasal 35 diatur:

1.          Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.

2.          Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat.

3.          Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.

Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan:

a.      adegan kekerasan dan/atau berbahaya;

b.     adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

c.      adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;

d.     muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

e.      materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);

f.       iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;

g.      hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan

h.     jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

Pasal 36 diatur bahwa:

1.          Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak_anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.

2.          Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.

3.          Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.

4.          Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:

a.    adegan kekerasan dan/atau berbahaya;

b.   adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

c.    adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;

d.   muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

e.    materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);

f.     iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;

g.    hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan

h.   jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

5.        Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Dalam Pasal 37 diatur bahwa:

1.          Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.

2.          Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

3.          Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.

4.          Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:

a.    muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

b.   muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik;

c.    materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan/ atau horor;

d.   jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual;

e.   iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo progam siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; dan/atau

f.     adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

Pasal 38

1.       Program siaran klasifikasi D adalah program siaran sebagaimana diatur pada Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (2) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 59 ayat (3).

2.       Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.

Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

 

 

 

BAB III

PENGELOLAAN PENGADUAN

          

Penyelenggaraan penyiaran membawa implikasi bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan Masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan.

Apabila dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran menunjukkan ada pelanggaran dalam program siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran, Pemerintah Desa menyampaikan pengaduan kepada KPID. Masyarakat dalam melakukan pengawasan menemukan ada pelanggaran, menyampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pengaduan ke KPID.

Pengaduan terhadap pelanggaran penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran dapat dilakukan melalui:

a.    Datang langsung ke KPID untuk menyampaikan pengaduan;

b.   Web-site KPID ( kpid.ntbprov.go.id);

c.    Email; kpid@ntbprov.go.id. dan/atau

d.   Sosial Media ( facebook official kpid ntb, instagram, sms, WhatsApp).

Laporan tentang siaran atau tayangan yang tidak pantas disampaikan kepada KPID dengan mencantumkan:

1.   Nama Acara;

2.   Nama Stasiun TV/Stasiun Radio;

3.   Jam dan tanggal tayang/siaran; dan

4.   Isi Aduan.  

 

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Dalam pelaksanaan Program Desa Peduli penyiaran, KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

         Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk:

1.   pendidikan dan pelatihan;

2.   bimbingan;

3.   pemberian penghargaan; dan

4.   monitoring pelaksanaan kegiatan Program Desa Peduli Penyiaran.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dana dari KPID.

 

BAB V

LAPORAN DAN EVALUASI

 

          Pelaksanaan kegiatan Program Desa Peduli Penyiaran dari Desa-desa  dapat dilaporkan kepada KPID Provinsi sebagai pertimbangan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

         Berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Desa-desa, KPID   melakukan evaluasi tentang tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Peduli Penyiaran sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

 

BAB VI

PEMBIAYAAN

 

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Program Desa Peduli Penyiaran dibebankan kepada dana:

1.   Anggaran KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.   Alokasi Dana Desa; dan/atau

3.   Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

 

          Pedoman Pelaksanaan Program Desa Peduli Penyiaran ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Program Desa Peduli Penyiaran.