1.        Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen,  yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat Provinsi dan berkedudukan di ibu kota Provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2.        Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.

3.        Anggota Pengganti Antar Waktu adalah calon Anggota KPI yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota pengganti antar waktu sesuai dengan urutan hasil uji kepatutan dan kelayakan, yang akan menggantikan Anggota KPI sebelumnya yang berhalangan tetap atau berhenti sebagai Anggota KPI sebelum berakhirya masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan.

4.        Pedoman perilaku Penyiaran, selanjutnya disingkat P3, adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.  Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/2012.

5.        Standar Program Siaran, selanjutnya disingkat SPS, adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor -2/P/KPI/2012

 

Fungsi,Wewenang, Tugas, dan Kewajiban KPI

1.      KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili    kepentingan masyarakat akan penyiaran.

2.      Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang:

     a. Menetapkan SPS;

     b. Menyusun peraturan dan menetaapkan P3;

     c. Mengawasin pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS;

     d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3 serta SPS;

e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan          masyarakat.

3.      KPI mempunyai tugas dan kewajiban;

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

 

 

 

 

d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

e. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profisionalitas di bidang penyiaran.

 

Pembidangan KPI

1.      Pembidangan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI terdiri atas:

a.       Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran.

b.      Bidang Pengawasan Isi siaran; dan

c.       Bidang Kelembagaan.

 

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan;

a.       Perijinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.      Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

c.       Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan

d.      Pembanguan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban Bidang Pengawasan isi penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

a.       Menyusun peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;

b.      Pengawasan Pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;

c.       Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan

d.      Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Bidang Kelembagaan menyelenggaraan koordinasi, dan mengefaluasi program dan kegiatan:

a.       Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;

b.      Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan Kelembagaan;

c.       Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan

d.      Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dibidang penyiaran.