Komisioner KPID NTB, Husna Fatayati, S.Si., M.Sos., menghadiri acara “Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan & Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat” yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Acara ini terselenggara atas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, UN Women, dan La Rimpu.
Dalam kegiatan tersebut, Husna Fatayati menegaskan pentingnya peran media dalam mengedukasi masyarakat tentang isu perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam situasi konflik sosial. Beliau juga menyampaikan komitmen KPID NTB untuk terus mendorong lembaga penyiaran menghadirkan konten-konten yang ramah perempuan dan anak, sekaligus menjadi corong dalam menyuarakan hak-hak mereka.
Workshop ini bertujuan untuk merumuskan rencana aksi daerah (RAD) yang efektif dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak saat terjadi konflik sosial. Selain sesi pemaparan materi, acara ini juga diisi dengan diskusi kelompok bersama berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara nyata di daerah.
Kehadiran KPID NTB dalam kegiatan ini menjadi wujud dukungan terhadap inisiatif perlindungan hak perempuan dan anak, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.